1. Musuh demokrasi.
Musuh demokrasi yang ada di Indonesia
bukan hanya terdiri dari satu macam saja. Ada beberapa hal yang menjadi musuh
demokrasi. Ini jelas terlihat dari berbagai macam hal yang sering kita lihat di
acara-acara pesta politik atau social politik. Beberapa contoh musuh demokrasi
:
a.
Feodalisme
feodalisme
adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang
diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra.
Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem
politik di Eropa pada Abad
Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal)
sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa
Latin, feodum) yang ditunjuk
oleh monarki (biasanya raja atau lord).
Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad
ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an,
para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek
kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat
feodal". Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin
berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap
tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa
kualifikasi yang jelas.
Dalam penggunaan bahasa
sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk
pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang
zalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada
nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah banyak
melenceng dari pengertian politiknya.
b.
Terorisme
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang
bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda
dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara
peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban
jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga
sipil.
Banyaknya pihak yang
berkepentingan dalam isu terorisme terutama terkait dengan politik, telah
melahirkan berbagai opini yang berpengaruh terhadap definisi terorisme, salah
satunya opini Peter Rösler-Garcia, seorang ahli politik dan ekonomi luar negeri
dari Hamburg, Jerman yang menyatakan tidak ada suatu negara di dunia ini yang
secara konsekuen melawan terorisme.
Definisi pertama diberikan
oleh Encyclopedia of Britanica sebagai
berikut :
“ Terrorism is the systematic use
of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to
bring about a particular political objective.”
Namun , banyak sekali orang
beranggapan bahwa teroris ialah islam. Padahal islam tidak mngajarkan umatnya
untuk menjadi teroris , golongan yang menjadi benteng teroris ialah al-qaeda.
Teroris mengganggu kedaiulatan Indonesia. Karna sebab beberapa golongan
menyalahkan islam sebagai pelaku teroris maka setiap warga Negara yang beragama
islam sedikit dianggap termasuk golongan terorisme dan ini membuat kesenjangan
antar umat beragama dan menggangu demokrasi Indonesia.
c.
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
Hal pertama yang saya lakukan
ketika mendengar korupsi ialah diam. Menurut saya korupsi di Indonesia adalah
budaya atau tradisi turun temurun golongan pejabat miskin yang berpura-pura
kaya dengan cara memakan uang rakyat tanpa rasa bersalah dan tanpa belas
kasihan. Korupsi menghancurkan Negara . korupsi membuat Negara ini menjadi
miskin dan terbelakang. Korupsi membuat kesenjangan antara dewan perwakilan
rakyat dengan rakyat karna tidak transparannya informasi keuangan yang
dilaporkan pemerinth kepada rakyat. Kemana uang rakyat ? dimana hak rakyat ?
katanya dari rakyat untuk rakyat ?.ini merupakan musuh demokrasi.
Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak
jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan
perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai
pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling
sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya
dilakukan pemerintah).
Dan bagaimana dengan nepotisme ?
contoh dari nepotisme ialah misalnya seorang direktur mengangkat pangkat anak
buahnya. Namun pengangkatan tersebut bukan karena nak buahnya itu memiliki
kualifikasi terbaik yang memang pantas untuk mendapatkan jabatan yang lebih
tinggi . namun , karena anak buahnya itu ialah saudara atau keponakan atau
orang yang memiliiki hubungan dekat dengan beliau.
Kalau ketiga budaya tersebut
tetap tertanam di Indonesia. Di negerri tercinta ini . lalu bagaimana kelak
kehidupan berdemokrasi kita ? akan semakin luntur karena ketiga budaya ini akan
membuat kesenjangan anar manusia dan membuat manusia lebih individual dan malas
berorganisasi yang sehat.
d.
Perbedaan Suku , Agama dan Ras
Perbedaan ini sulit untuk dicari
solusinya. Sering sekali ini dijadikan suatu benteng yang melindungi
kepentingan golongan . saling menmbedakan golongan – golongan tertentu dan
menjatuhkan apabila memakai cara-cara yang tidak sehat dengan cara mengatas
namakan agama. Atau meninggikan suatu suku dan ras tertentu untuk memuluskan
rencana-rencananya. Apabila ini terus dipertahankan maka kedaulatan demokrasi
akan terganggu. Karena, setiap orang akan membela suku agama dan ras masing-masing
dan cenderung mengabaikan suku agama dan ras lain sehingga kepentingan bersama
akan nomor duakan dan mementinggkan kepentingan pribadi atau golongan.
e.
Akuntabilitas dan Transparansi
Di dalam pemerintahan monarki
absolut ataupun totaliter, aspek-aspek kekuasaan adalah sesuatu yang rahasia.
Bahkan dapatlah dikatakan, bahwa seluruh fondasi politis adalah rahasia,
terutama soal taktik merebut dan mempertahankan kekuasaan politis. Karena
rahasia berkuasa, maka ketidakpercayaan menjadi atmosfer hidup bersama.
Masyarakat hidup dan bergerak dengan rasa curiga dan prasangka.
Masyarakat demokratis menjauh dari politik rahasia semacam itu. Transparansi,
atau keterbukaan, adalah ciri utama politik demokrasi. Proses pembuatan
kebijakan dibuat dengan proses-proses publik yang melibatkan semua pihak yang
nantinya terkena dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan dari keterbukaan ini
adalah pertanggungjawaban kekuasaan terhadap orang-orang yang telah memberikan
kekuasaan tersebut, yakni rakyat itu sendiri. Akuntabilitas dan transparansi
politik adalah ciri utama dari kekuasaan demokratis.
Hal ini, sekali lagi, berlaku dari mulai kekuasaan politik di pusat negara,
sampai dengan level RT dan RW. Contohnya kas kolektif RT dan RW dibuat
transparan, artinya dapat diakses oleh setiap orang yang tinggal di RT dan RW
tersebut. Kas itu juga dibuat laporan pertanggungjawaban secara berkala,
terutama soal penggunaannya. Proses-proses pemilihan dan pola kerja ketua RT/RW
serta jajaran di bawahnya juga dibuat terbuka, dan diberikan pertanggungjawaban
yang benar secara berkala. Jika ini tidak ada, maka demokrasi pun juga tidak
ada.
2. melindungi
anak-anak hasil dari hubungan tanpa nikah
Pemerintah
melindungi anak-anak hasil hubungan diluar penikahan ialah bertujuan untuk
memberi hak setara kepada anak tak berdosa tersebut. Bukan bermaksud untuk
membenarkan hubungan yang dilakukan orang tua anak tersebut. Keberadaan anak hasil hubungan di luar nikah
kini dilindungi hukum, khususnya terkait hubungan perdata dengan ayah biologis
mereka.
Ketentuan
ini merupakan terobosan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi di dalam
putusan uji materi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya”, harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan
Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi, bagaimana anak yang meskipun
lahir di luar
perkawinan itu semestinya diperlakukan sama seperti halnya
anak-anak lainnya yang lahir dari hasil ikatan perkawinan. Hanya saja timbul
persoalan di kemudian
hari ialah anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan
status ayah seringkali mendapat tanggapan yang negatif dan perlakuan yang tidak
adil di tengahtengah
masyarakat. Anak tersebut jangan sampai ikut menanggung kerugian
perbuatan yang dilakukan olehorangtuanya. Hal inilah yang semestinya masyarakat
agar dapat berpikir jernih untuk merespon putusan tersebut,
sehingga terhindar dari asumsi-asumsi negatif
yang ditimbulkannya, seperti muncul anggapan bahwa
dengan adanya putusan ini, berarti telah melegalkan perzinaan.
Jadi negara wajib melindungi anak tersebut sebagaimana amanah konstitusi dan
undang undang
yang mengaturnya, terlepas dari sah tidaknya perkawinan.
